PLATFORM BEM KM UGM 2008/2009

PLATFORM
BEM KM UGM 2008/2009
Kabinet “Persaudaraan demi pembebasaN”

Visi
Membentuk Gerakan Intelegensia yang Mengayomi dan
Mampu Memberikan Solusi

Misi
Persaudaraan, Pemahaman, Perjuangan, dan Pembebasan

Agenda Konkrit :

1. Mewujudkan manfaat langsung BEM KM UGM kepada mahasiswa melalui program pemberdayaan mahasiswa antara lain arahan peluang akses pasca kampus, pengembangan kemampuan mahasiswa dalam hal akademik dan kreasi;

Rasionalisasi

Hari ini, BEM KM UGM dianggap sebagai organisasi ekslusif. Hal tersebut tidaklah mengherankan melihat sebagaian civitas belum merasakan manfaatnya secara langsung. BEM KM UGM seakan hanya diindentikan dengan fungsinya sebagai lembaga yang menjalankan fungsi kontrol politiknya. Melalui adanya fungsi ini diharapkan adanya proses mengayomi di dalam sehingga civitas UGM dapat merasakan manfaat BEM KM UGM untuk membantu melalui realisasi :

a. Arahan peluang pasca kampus yang diwujudkan melalui adanya training

b. motivasi, peluang beasiswa dengan kerjasama lembaga terkait, dan kemampuan teknis dalam mempersiapkan dunia kerja pasca kampus. Hal tersebut sangat realistis mengingat semakin banyaknya beasiswa dalam maupun luar negeri dan lembaga motivasi yang selama ini kurang kerjasama dengan lembaga internal UGM.

c. Pengembangan kemampuan mahasiswa dalam hal akademik dan kreasi melalui adanya kerjasama baik dengan institusi dalam maupun luar UGM terkait pengembangan kemampuan ilmiah mahasiswa UGM dengan adanya program pelatihan dan motivasi untuk mengembalikan UGM menjadi kampus yang para mahasiswanya mempunyai semangat riset yang tinggi.

d. Pengembangan kemampuan mahasiswa dalam kreasi dan seni merupakan hal yang penting sebagai kemanfaat BEM KM UGM. BEM KM UGM berperan sebagai media yang akan bekerjasama dengan UKM maupun elemen seni dan kreasi yang terkait dalam mempromosikan dengan civitas UGM.

2. Inovasi Advokasi internal terkait dengan kebijakan kemahasiswaan dan biaya pendidikan serta eksternal dengan menembak sebab kenaikan biaya pendidikan terutama BHMN serta RUU BHP, BLU, baik melalui proses litigasi maupun non litigasi yang melibatkan elit yaitu dosen dan pengambil kebijakan univesitas serta mengambil peran aktif di Majelis Wali Amanat (MWA);

Rasionalisasi

Proses advokasi sampai hari ini masih menggunakan cara-cara konvesional. Terlebih orentasi gerakan masih terjebak pada akibat kebijakan bukan pada sebab kebijakan. Dibutuhkan suatu kesatuan dari pemikiran dan tindakan yang tepat dan cermat dalam langkah untuk melakukan inovasi. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui langkah

a. Proses advokasi pada tingkat nasional melalui pengajuan draf akibat BHMN dan permasalahan pada konsep BHP ke komisi X DPR RI, serta melakukan desakan baik melalui proses advokasi litigasi terhadap kebijakan yang merugikan dan menyimpang sesuai dengan kompentensi pengadilan yang menangani maupun melalui non litigasi dengan melibatkan jaringan LSM, elit, Universitas, Gerakan ekstra yang konsen menolak proses liberalisasi institusi pendidikan;

b. Proses advokasi di dalam terhadap kebijakan langsung terutama berhubungan dengan akibat atau korban kebijakan dari rektorat maka diadakan sosialisasi yang massif agar isu advokasi menjadi milik bersama dengan melibatkan seluruh BEM/DEMA/LEM maupun HMJ yang ada di UGM dengan langkah advokasi melalui litigasi maupun non litigasi tidak hanya aksi;

3. Pengabdian Masyarakat melalui pemberdayaan desa mitra,pendampingan Pedagang kaki lima, serta Pemberdayaan komunitas Pemulung dan anak jalanan;

Rasionalisasi

Mahasiswa hari ini dianggap hanya dapat menuntut tanpa adanya kontribusi langsung ke masyarakat. Padahal masyarakat membutuhkan tindakan riil untuk disejahterakan. Melalui adanya aksi sosial yang langsung menyentuh persoalan masyarakat maka diharapkan adanya peningkatan kesejahteraan secara sistematis di komunitas yang dibina sebagai program yang berkesinambungan. Hal tersebut diwujudkan melalui

a. Pemberdayaan masyarakat pedesaan minim akses, melalui konsep desa mitra dengan prioritas pendidikan dan kebutuhan dasar peningkatan kesejahteraan;

b. Advokasi Pedagang Kaki Lima melalui pendampingan yang melibatkan LBH dan mitra LSM secara berkelanjutan;

c. Pemberdayaan komunitas pemulung melalui program pendampngan pemulung di timoho dan anak jalanan.

4. Garda terdepan mengawal Pemilu Legislatif dan Eksekutif yang Bersih (melalui komitmen dan janji perubahan yang diusung masing-masing) untuk mendorong masyarakat melakukan kontrol maupun kontrak sosial dan politik

Rasionalisasi

Pemilu merupakan momen yang sangat penting dalam menentukan pergantian elit yang mengambil kebijakan strategis di Indonesia. Oleh karena itu, prinsip independensi dan transparansi untuk mengawal agenda yang di usung elit menjadi sangat penting. Hal ini dapat diwujudkan melalui langkah-langkah :
- Legislatif. Kenaikan jumlah caleg mempersulit pengawalan agenda partai. Cara paling efektif adalah melalui kontrak politik masing-masing partai melalui BEM SI maupun bersama koalisi gerakan lainnya
- Presiden. Adanya penyusunan track record masing–masing calon untuk dipublikasikan ke masyarakat, diikuti oleh desain adanya kontrak politik melalui BEM SI maupun koalisi gerakan lainnya kepada para capres.
- Proses pewacanaan pemimpin muda sebagai salah satu alternatif untuk melancarkan sirkulasi kaderisasi kepemimpinan. Hal ini menjadi salah satu arahan strategis pada saat Pemilu 2009, demi menuntaskan berbagai problematika yang sedang dan akan dihadapi bangsa ini.

5. Tawaran draf alternatif solusi bangsa di 9 sektor strategis sesuai “Tujuh Gugatan Rakyat” (Tugu Rakyat --> Aset strategis, akses pendidikan-kesehatan, ekonomi, politik, hukum, lingkungan, HAM termasuk perlindungan perempuan, energi, dan pangan) dan pengawalan Sumpah Mahasiswa Indonesia menuju kejayaan Indonesia 2025

Rasionalisasi

Gerakan hari ini seharusnya dapat bertranformasi menjadi gerakan yang mampu menawarkan solusi dan alternatif, bukan hanya dapat mengkritisi. Hal tersebut penting mengingat BEM KM UGM merupakan gerakan yang mempunyai basis universitas. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui adanya arahan gerakan yang berbasis riset dan sinergisitas pembagian peran dengan fakultas (shadow govermental cabinet).

6. Gerakan Populis-membumi-cerdas melalui sosialisasi yang masif mengenai isu dengan mengedepankan fungsi media dan penjaringan aspirasi khusus sampai tataran fakultas.

Rasionalisasi

Keresahan harus dapat dirasakan oleh seluruh civitas akademika Universitas Gadjah Mada, untuk menghindarai adanya elitisme isu. Oleh karena itu, dibutuhkan pembahasaan ke publik melalui metode yang populis, sehingga isu dapat membumi dengan strategi yang cerdas. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui :
- Propaganda isu melalui media yang masif dengan pembahasaaan populis baik cetak (Buletin, leaflet, pamlet, dan lain-lain) dan elektronik (Friendster, Facebook, Radio, Televisi, Email,website, dan laun-lain);
- Penjaringan aspirasi pada tingkatan fakultas melalui adanya pusat penjaringan aspirasi BEM KM center yang berbentuk kunjungan berkala ke fakultas, call center, Polling, serta berbagai aktivitas yang lain karena BEM KM milik semua;
- Proses komunikasi massa yang kontekstual seperti panggung seni, musik, maupun film.

7. Gerakan Cendekia Muda Gadjah Mada, upaya ini dilakukan secara taktis melalui kultur literasi, membaca, menulis, meriset, dan berdiskusi, bekerjasama dengan pusat studi serta lembaga penelitian sivitas akademika

Rasionalisasi

Mahasiswa hari ini tidak dapat merumuskan solusi konkrit karena hanya berlandaskan pada luapan emosional belaka. Padahal kajian dan data menjadi landasan utama, ketika kita bicara mengenai kondisi hari ini. Arus informasi sangat cepat, sebagai dampak pesatnya kemajuan teknologi komunikasi. Artinya, tanpa adanya transformasi gerakan menjadi gerakan berbasis data, maka BEM KM UGM akan terjebak pada kondisi organisasi yang tidak relevan dengan zaman. Untuk itulah, ditempuh beberapa hal di bawah ini, melalui :
- Pembagian fungsi yang jelas antara fungsi riset, kajian, dan penyikapan kebijakan. Terutama pembedaan kajian yang bersinambung dan penyikapan terhadap kajian.
- Adanya fungsi riset berdasarkan statistik dan perhandingan data sesuai metodologi yang sesuai
- Kajian berbasis riset dan data dengan denga tema solusi bangsa dalam tujuh gugatan rakyat dengan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pusat studi;
- Penyusunan strategi gerakan berlandaskan kajian dan riset.

8. Sinergisitas gerakan dalam lingkup internal melalui adanya pembahasan dan penanggulangan isu bersama BEM/LEM/DEMA fakultas, Lembaga Kajian, UKM, dan berbagai elemen lain (Karyawan, Dosen, dan Guru Besar)

Rasionalisasi

Sinergisitas gerakan internal merupakan suatu konsep ideal ketika bicara mengenai tantangan BEM KM UGM hari ini dan di masa mendatang. Di mana, pembagian peran merupakan hal yang utama dalam menyusun gerakan yang sistemik. Lembaga harus dapat mengutamakan kesatuan gerakan daripada eksistensi lembaga. Arogansi eksistensi lembaga hanya akan menjadi egosime yang memecah belah lemabaga. Melalui :
a. Kunjungan langsung untuk menyerap aspirasi;
b. Lokakarya BEM/DEMA/LEM Se UGM untuk rekonsiliasi gerakan internal;
c. Koordinasi dan komunikasi rutin dengan karyawan, dosen, maupun guru besar.

9. Sinergistas gerakan dalam lingkup eksternal melalui tiga pilar yaitu NGO, BEM SI, dan Gerakan Ekstra untuk menuju rekonsiliasi gerakan

Rasionalisasi

Pengawalan Pemilu memerlukan koordinasi dalam pembangunan gerakan pegawal pemilu yang independen serta dapat mengajukan rekomendasi untuk menuju Indonesia yang lebih baik terutama kontrak politik sebagai jaminan pembuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

10. Penyikapan kebijakan yang kreatif tidak hanya melalui aksi masa tetapi melingkupi bahasa yang sesuai dengan bahasa populis hari ini seperti aksi seni dan aksi sosial

Rasionalisasi

Data dari Menteri Keilmuan dan Riset Informasi menunjukan bahwa publik mengenal BEM KM UGM dari aksi demonstrasi yang dilakukan. Padahal demontrasi di dunia demokrasi hari ini bukanlah hal yang sakral. Sedangkan, arus informasi tak terbendung serta adanya perubahan tren di mahasiswa hari ini. Diperlukan sebuah inovasi untuk dapat megkomuniakasikan dan menyikapi kebijakan melalui bahahasa hari ini.